jayalahindonesia

    JOKOWI MINTA TNI-POLRI JAGA KONDUSIVITAS DAN TAK TERLIBAT POLITIK PRAKTIS   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada TNI dan Polri agar menjaga kondusivitas menjelang tahun politik 2024.   Jokowi juga menekankan agar TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi soal arahannya terhadap TNI dan Polri menjelang Pemilu Serentak 2024.   "Saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan, tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi seusai menghadiri Rapim TNI-Polri di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/2/2023).   Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan pentingnya penyamaan visi dari TNI dan juga Polri.   "Dalam rapim TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama. Tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu jadi jelas. Jadi arahnya ke sana," kata Jokowi.   Jokowi juga menyampaikan mengenai pentingnya in...

  Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 dan 64 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022. Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto menyebut dalam pertemuan itu pihaknya menyerahkan hasil kajian beberapa isu kepada Jokowi.   "PPRA 63 dan 64 sama-sama memberikan hasil kajian mereka yang sudah diseminarkan, PPRA 63 memberikan kajian mengenai konsolidasi demokrasi. Bagaimana mereduksi politik identitas," kata Andi di Istana Negara, Jakarta Pusat.   Sementara untuk PPRA 64, Andi menyebut memberikan kajian tentang kepemimpinan G20. Dalam kajian itu, dijabarkan bagaimana memperkuat kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasok global setelah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 itu selesai dilaksanakan pada November 2022.   "Kedua kajian diterima Presiden, dipaparkan kajian dan inti-inti yang diperoleh PPRA 63 dan 64," kata Andi.   Lemhanas...

    Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.   SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kamis (22/09/2022), di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.   “Tentu kegiatan ini amat sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta ASN yang bisa men-support agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilihan umum yang nanti akan digelar,” ujar Menteri PANRB Abdull...