Postingan

Menampilkan postingan dengan label DPR UU PROVINSI BARU PAPUA

FASILITAS SAINS DI BUMI CENDRAWASIH

Gambar
    Guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertambangan, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan pihaknya akan membangun fasilitas sains di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan kerjasama antara Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dengan Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo.   Penandatangan kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembangunan fasilitas sains dan program kemitraan.   Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan dalam kerja sama tersebut, PTFI akan membangun gedung sains dengan biaya sebesar Rp 45 miliar. Selain itu, PTFI dengan Universitas Cendrawasih akan melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh keduanya.   Pusat sains akan dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang pertambangan.   “Kami juga akan menandatangani satu MoU dengan Uncen, yaitu untuk pen...

DPR HARAP, UU PROVINSI BARU DI PAPUA. DIUNDANGKAN USAI PENDAFTARAN PARPOL PESERTA PEMILU 2024 DITUTUP

Gambar
  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tiga Undang-Undang (UU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua berpengaruh terhadap syarat pendaftaran partai politik (parpol) sebagai calon peserta Pemilu 2024.   Doli menjelaskan, setiap parpol yang bisa mendaftar pemilu adalah parpol yang memiliki struktur kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rapat yang digelar Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri hari ini, ada pembahasan apakah provinsi yang dimaksud berjumlah 34 provinsi atau telah disesuaikan dengan penambahan 3 provinsi baru Papua, yakni menjadi 37 provinsi.   Namun, Doli mengatakan pihaknya sepakat bahwa persyaratan terhadap parpol calon peserta pemilu tetap merujuk pada 34 provinsi.   “Tadi kita sudah sepakati, persyaratan-persyaratan yang selama ini disyaratkan KPU kepada parpol itu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang existing,” ujar Doli, Kamis (7/7/2022).   Doli memaparkan, apabila hin...