SINERGITAS TNI-POLRI, TINDAK TAMBANG ILEGAL

 

SINERGITAS TNI-POLRI, TINDAK TAMBANG ILEGAL

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor ilegal dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi.

 

"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

 

Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.

 

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.

 

Dalam Rapim TNI-Polri ini, Jokowi lebih banyak menyampaikan arahan terkait sektor ekonomi. Jokowi meminta TNI-Polri mengawal proses industrialisasi.

 

"Secara garis besar itu tapi karena temanya yang dipilih TNI-Polri berkaitan dengan produktivitas dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberi nilai tambah bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik dilapangan tidak terjadi gangguan-gangguan," imbuh Jokowi.