JOKOWI TANGGAPI SITUASI MYANMAR DI TENGAH MOMEN KEKETUAAN ASEAN 2023
JOKOWI TANGGAPI SITUASI MYANMAR DI TENGAH
MOMEN KEKETUAAN ASEAN 2023
Presiden
Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal keketuaan RI dalam ASEAN 2023 di tengah
isu Myanmar. Menurutnya, Indonesia bakal fokus pada lima konsensus yang ada.
"Ya
kami konsisten agar 5 konsensus betul-betul bisa diimplementasikan. Konsisten
ke sana," tegas Jokowi di Jakarta, Minggu (29/1).
Senada,
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa fokus Indonesia di keketuaan
ASEAN kali ini salah satunya adalah menjalankan 5 konsensus soal Myanmar.
Retno
mengamini apa yang disampaikan Jokowi. Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia
akan terus konsisten menerapkan 5 konsensus tersebut. Retno menegaskan itu
adalah keputusan dari para pimpinan ASEAN.
"Jadi
kami ingin implementasi ini menjadi platform dan mekanisme utama dari ASEAN
untuk berkontribusi serta membantu Myanmar keluar dari krisis politik,"
tutur Retno.
ASEAN
berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
Kendati, Retno menegaskan bahwa yang bisa membantu Myanmar adalah bangsa mereka
sendiri.
Ia
mengatakan bahwa sejarah Myanmar sangat kompleks, tetapi Indonesia dan negara
ASEAN lain sebagai keluarga siap membantu.
"Kami
selalu sampaikan pesan kepada junta militer (Myanmar) bahwa implementasi 5 poin
konsensus adalah pendekatan ASEAN, satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu
Myanmar," tegasnya.
"Sayangnya
sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan, kami akan berusaha terus mencoba
mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan 5 poin
konsensus," sambung Retno.
Soal
prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Retno menegaskan RI ingin
mempercepat proses pembangunan komunitas ASEAN. Ia menegaskan hal tersebut yang
akan menjadi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju.
"Tentunya,
kewajiban kami adalah juga membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya,
tetapi kami tidak ingin isu Myanmar kemudian meng-hostage semua proses yang
sedang berjalan di ASEAN. Kami ingin pastikan proses ini berjalan terus,"
pungkasnya.
Sejak
militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar dengan kudeta 1 Februari 2021
lalu, bentrokan antara aparat dan pedemo anti-junta militer terus terjadi.
Dalam
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 24 April 2021, 10 negara ASEAN, termasuk
Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara
tersebut.
Pertama,
kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri
sepenuhnya.
Kedua,
segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari
solusi damai demi kepentingan rakyat.
Ketiga,
utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan
bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat,
ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan
khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Komentar
Posting Komentar