TINDAK LANJUT ARAHAN IMPOR JOKOWI, 13.600 PRODUK IMPOR RESMI DI BLOKIR LKPP

 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan perihal sederet arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Arahan ini tidak lepas dari kemarahan Jokowi lantaran pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap menggunakan produk impor.

 

"LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari proses tayang produk. Dulu perlu 8 proses, sekarang tinggal 2 proses saja setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga sangat market friendly," ujar Azwar Anas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

 

Imbasnya, menurut dia, terjadi lonjakan produk yang tayang di e-Katalog dari 52.000 menjadi 600.000 untuk satu tahun. Sementara untuk toko daring, sekarang sudah ada 708.835 produk, 303.000 merchant, dan untuk mikronya di e-Katalog ada 10.861.

 

"Intinya presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-Katalog berbelit-belit, tidak boleh lagi sulit untuk diakses dan ini sekarang sudah mudah diakses," kata Azwar Anas.

 

Menurut dia, Jokowi juga memerintahkan agar e-Katalog lokal harus hidup. Azwar Anas mencontohkan kesulitannya membuat e-Katalog selama 10 tahun menjadi bupati Banyuwangi lantaran syarat yang terlalu banyak.

 

"Sekarang syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten/kota sekarang sudah punya e-Katalog. Hasilnya sekarang produknya sudah banyak yang masuk," ujarnya.

 

Jokowi, lanjut Azwar Anas, juga meminta agar e-Katalog tersistem dan terintegrasi. Untuk itu, LKPP bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kerja sama.

 

"Sehingga dengan begitu solusi termasuk kartu kredit pemerintah akan bisa jalan. Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah, karena bayarnya harus pakai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kecuali di bawah Rp 50 juta. Sekarang dengan kartu kredit pemerintah ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM kita," kata Azwar Anas.

 

Eks Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia itu menambahkan, LKPP juga melakukan pembekuan produk-produk impor.

 

"Ini arahan presiden dan sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada substitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-Katalog. Dan ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami Insya Allah nanti yang blockchain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom," ujar Azwar Anas.

 

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan LKPP berencana mengajukan RUU terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Basisnya RUU ini adalah kebijakan afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri di Amerika Serikat, India, Filipina, dan China.

 

Tidak hanya itu, menurut Azwar Anas, LKPP juga baru mencoba konsolidasi pengadaan. Sederhananya, LKPP mengajukan anggaran besar di beberapa kementerian disatukan.

 

"Yang baru saja berhasil dalam sejarah baru pertama adalah pengadaan laptop. Dari sedikit kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, kita dapatkan Rp 6,3 triliun pembelian laptop," kata Azwar Anas.

 

"Kalau beli sendiri-sendiri ini tidak dapat diskon. Kalaupun diskon hanya sedikit. Maka ini kita kumpulkan bersama LKPP bersama Kemenkeu kita langsung negosiasi ke produsen. Hasilnya negara bisa hemat Rp 1,8 triliun. Tentu di sistem pengadaan yang lain ibu menkeu juga melihat bagaimana di negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan baik," lanjutnya.

 

Yang paling akhir, menurut Azwar Anas, apabila dulu memasukkan produk di e-Katalog perlu negosiasi harga, sekarang tidak perlu negosiasi. LKPP mengikuti harga pasar.

 

Kedua, menurut Azwar Anas, dulu kontrak produk dua tahun sekali sehingga tokonya buka dua tahun sekali. Sekarang, lanjut dia, setiap saat bisa berubah harga sesuai mekanisme pasar.

 

"Sehingga ini arahan dari bapak presiden untuk menjadikan market place bagi pemerintah untuk belanja dari uang negara pemerintah insyaallah ke depan akan bisa jalan," ujar Azwar Anas.